Menanggapi hasil survei tersebut, Analis Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Ansy Lema, menganalogikan Ahok ibarat bola karet yang semakin dibanting, makin melenting tinggi melesat naik popularitasnya.
"Kendati diserang dari berbagai penjuru dengan beragam isu, termasuk kasus Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta, elektabilitas Ahok tetap tidak tergoyahkan, malah menunjukkan peningkatan. Karena itu, bisa disimpulkan peluang Ahok masih cukup besar untuk memenangkan Pilkada DKI. Sejauh ini belum terlihat ada pesaing yang tangguh," ujar Ansy di Jakarta, Minggu (24/7).
Ansy menilai, dukungan kuat terhadap Ahok bisa dipahami karena sebagian besar warga Jakarta menilai Ahok memiliki kinerja yang baik. Menurut dia, pemilih Jakarta yang notabene banyak pemilih rasional lebih mengedepankan aspek kinerja sebagai pertimbangan utama dalam memberikan dukungan pada calon.
"Isu-isu primordial semisal sentimen etnis dan agama tidak laku sebagai jualan politik untuk menaik simpati dan meraup dukungan pemilih Jakarta. Responden menilai sebagai Gubernur, Ahok menghadirkan kerja nyata, bukan sekedar mengumbar janji," tandas dia.
Kerja nyata tersebut, kata Ansy, antara lain bisa dilihat dari beberapa program kerja Ahok yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta. Sebut saja, penanganan sampah yang mengakibatkan kali, sungai menjadi bersih, demikian pula sampah-sampah di lingkungan pemukiman warga tidak lagi dibiarkan dalam waktu lama baru diangkut.
Banjir yang menjadi momok bagi Jakarta, kini berkurang karena penanganan drainase berjalan baik. Selokan di lingkungan kelurahan selalu dibersihkan oleh PPSU.
Selain itu, Ahok juga membuka lapangan kerja bagi warga di setiap kelurahan melalui pembentukan PPSU, PHL Taman, PHL Kebersihan, PHL Tata Air dan sebagainya. Guru-guru honorer di Sekolah Negeri diberikan gaji sesuai UMP. Ahok juga membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengefektifkan pelayanan perizinan/non perizinan masyarakat dari tingkat Provinsi hingga Kelurahan.
Membuka akses seluasnya bagi warga untuk mengadu/melaporkan hal-hal yang perlu disampaikan ke Gubernur melalui qlue dan jakarta smart city. Pengaduan langsung disampaikan ke Gubernur setiap hari kerja. Agar efektif dan efisien, struktur birokrasi dirampingkan, sehingga bisa menghemat anggaran.
Ahok juga cepat-tanggap mengganti pejabat yang dinilai berkinerja lambat atau kurang optimal, dan tentu saja ia memperlihatkan sikap konsitennya terhadap pemberantasan korupsi dengan membuat sistem penerimaan dan pengeluaran APBD dengan sistem ekatalog, sistem e-budgeting untuk APBD.
"Ringkasnya, Ahok dinilai mayoritas responden sebagai pemimpin cerdas, pekerja keras, tegas, bersih, berani dan dengan rekam jejak mengagumkan. Tak mengherankan, angka kepuasan publik terhadap kinerjanya mencapai 69 persen," ungkap dia.
Jalur Independen dan Jalur Parpol
Ansy sendiri tidak terlalu mempersoalkan Ahok akan maju melalui jalur perseorangan atau diusung parpol. Baginya, yang terpenting Ahok bisa maju sebagai kontestan dalam Pilkada 2017 mendatang. "Warga Jakarta rugi, jika sosok sebagus Ahok akhirnya tidak bisa maju," katanya.
Lebih lanjut Ansy mengatakan, idealnya Ahok diusung Teman Ahok melalui jalur perseorangan, lalu didukung sejumlah parpol. Namun, kata dia hasil revisi UU Pilkada yang menetapkan sistem verifikasi faktual bagi calon perseorangan, membuat jalur perseorangan menjadi semakin sulit.
"Tentu ada saja pendukung Ahok yang kecewa jika Ahok maju melalui parpol, namun saya yakin banyak pula yang berpikir sebaliknya," ujar Ansy.
Pihak yang kecewa, katanya, pasti ada. Kebanyakan pendukung KTP, memberikan KTP mereka supaya Ahok tidak ditekan partai. Dan sudah sangat berhasil, buktinya ada tiga partai, yakni Nasdem, Hanura dan Golkar mendukung Ahok tanpa syarat. Jadi, misi warga mendukung independensi Ahok sudah berhasil. Yang penting Ahok bisa maju.
"Dalam politik Pilkada, bukan hanya how to get power dan how to use power yang penting, tapi juga how to become a candidate," kata dia.
Yang kini harus diupayakan, menurutnya, agar Ahok bisa mendapatkan 'tiket' untuk bertarung di Pilkada tahun depan. Jalur independen, kata dia, mestinya dimaknai merupakan 'kesempatan'. Maksudnya, lanjut Ansy, kesempatan bagi rakyat menyuarakan aspirasinya.
"Kesempatan bagi seorang calon untuk membuktikan dirinya didukung dan memiliki legitimasi kuat. Juga kesempatan bagi parpol untuk mengetahui suara rakyat dan memilih apakah mau mendengarkannya atau tidak. Dengan terkumpulkan KTP lebih dari sejuta, rakyat sebenanya sudah bersuara. Legitimasi Ahok terbukti kuat," ujar dia.
Ansy mengatakan, sudah ada tiga parpol, Nasdem, Hanura, Golkar, yang bersedia mendengar dan mengikuti suara rakyat. Nasdem, Hanura Golkar, kata dia, bersedia mencalonkan Ahok-Heru tanpa syarat.
"Tuntutan mereka hanya satu agar Ahok tetap menjadi gubernur seperti sekarang yang independen terhadap apapun, kecuali terhadap kepentingan rakyat," tandas dia.
Terhadap kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa jika diusung parpol Ahok akan mudah disetir, Ansy meyakini hal itu tidak akan terjadi pada Ahok. Menurutnya, Ahok adalah pemimpin berkarakter kuat yang tidak bisa disetir oleh pihak manapun. Prinsip Ahok hanya taat pada konstutusi, bukan pada konstituen, entah konstituen via jalur independen atau jalur parpol.
"Ahok ya tetap Ahok, mau maju melalui jalur apapun, dirinya tidak bisa disetir atau diatur-atur. Soal ini ia tidak perlu diragukan", kata Ansy.
Sumber: Beritasatu.com
0 komentar: