Monday, 27 August 2018

LAMR Bicara Tentang Deklarasi 2019 Ganti Presiden

Tags



SuksesPos.com, Pekanbaru,—Berbagai elemen masyarakat Riau mengadu ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) karena khawatir dengan penyelenggaraan Deklarasi #2019GantiPresiden yang dapat menimbulkan gesekan sosial, hari Jumat petang (24/8/2018). Hal ini karena mereka menganggap lembaga tersebut sebagai orangtua sendiri yang dapat menyejukkan suasana.


“Baiklah, kami juga akan berusaha menghubungi panitia untuk memperoleh keterangan lebih rinci mengenai soal ini,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abu Bakar, di depan delegasi elemen masyarakat itu. Dia didampingi Ketum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Datuk Seri H. Al azhar beserta sejumlah pengurus LAMR demikian disampaikan rilis pers melalui WAnya, Sabtu(25/8/2018).


Di antara elemen masyarakat yang mendatangi LAMR itu adalah Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (PP) Riau, GP Ansor, dan Masyarakat Nias Pekanbaru. Mereka secara berganti-gantian menyampaikan aspirasi yang menolak Deklarasi #2019GantiPresiden. 


Kehadiran mereka di LAMR semula terlihat mencolok, sebab secara mendadak tiba di tempat tersebut sekitar 50 orang dengan baju kebesaran mereka masing-masing. Oleh karena tidak ada perjanjian, mereka menunggu di luar. Baru kemudian sejumlah utusan diminta masuk ke ruang kerja Ketum MKA. Mereka antara lain Ketua Ketua 1 Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Riau Yosman Matondang Ketua GP Ansor Riau Purwaji.


Sesama Anak Riau


Ketua 1 MPW PP Riau, Matondang mengatakan, di antara keberatan pihaknya adalah deklarasi itu mengarah pada makar, sebab belum saatnya bicara pergantian presiden karena kampanye untuk Pilpres 2019 baru dilaksanakan September mendatang. Selain itu, diduga bahwa deklarasi tersebut disusupi oleh kepentingan negara lain.


Seperti juga dikatakan Matondang, Purwaji dari GP Ansor Riau menilai bahwa Deklarasi #2019GantiPresiden, berpotensi rusuh karena terjadi pro dan kontra. Jika kegiatan itu bisa dicegah, ada baiknya dilakukan pencegahan, mengingat menimbang terjadinya chaos yang melibatkan sesama anak Riau.


Kepada elemen masyarakat yang mengadu ke LAMR, Ketum DPH LAMR, Datuk Seri Syahril Abu Bakar mengatakan, LAMR sendiri tidak memiliki hak untuk melarang maupun menyuruh kegiatan semacam Deklarasi #2019GantiPresiden. Meskipun demikian, pihaknya akan mendalami pengaduan elemen masyarakat termasuk dengan menjumpai penyelenggara Deklarasi #2019GantiPresiden itu.


Sudah Dikaji


Sebelumnya kepada wartawan, Syahril mengatakan, sudah dikaji, tidak ada satu pun melanggar undang-undang. Meski begitu, sebagai orang yang dituakan tentu pihaknya berharap kalaupun ada kegiatan dimaksud jangan sampai merusak kebersamaan dan rasa persaudaraan karena semua adalah masyarakat Riau. 


"Baik itu yang mendukung #2019GantiPresiden maupun yang ingin Melanjutkan Presiden, keduanya harus bisa menahan diri. Jangan sampai terjebak dengan kondisi politik terkini ke dalam perpecahan," tegasnya.


Terkait soal menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Sampaikan aspirasi dengan sopan dan santun. Kita harap semuanya jalan dengan koridornya masing-masing, jangan ada pro dan kontrak, silahkan sampaikan aspirasi sepanjang itu tidak menjatuhkan martabat pemimpin negara yang harus kita jaga harkat dan martabatnya. Jangan ada mendiskriminasi, mencela dan menghina," imbuhnya dengan tegas.


"Sampaikan aspirasi sesuai adat dan kebudayaan Melayu. Berikan kesempatan baik yang mendukung #2019 GantiPresiden maupun yang Melanjutkan Presiden," sambungnya. 


Dia menilai kalau kegiatan tersebut berjalan sesuai koridor dan tidak ada yang saling mengganggu atau tidak ada pro dan kontra, pasti semuanya akan damai-damai saja. "Pasti masyarakat Riau sudah bisa menilai, mana yang baik dan positif, dan mana yang buruk dan negatif, atau pun mana yang mendukung dan melanjutkan semua masyarakat Riau sudah ada pilihan masing-masing," pungkasnya.(rls)



EmoticonEmoticon